Nusawarta.id, Jakarta – Sejumlah fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan dukungannya terhadap opsi Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi gaji pejabat negara, termasuk anggota kabinet dan anggota DPR RI. Langkah tersebut dipertimbangkan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengantisipasi dampak krisis ekonomi global yang berpotensi memengaruhi kondisi keuangan negara.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menyatakan kesiapan dirinya jika pemerintah memutuskan untuk memangkas gaji pejabat negara. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk kepekaan dan solidaritas pejabat publik terhadap kondisi bangsa apabila negara sedang menghadapi tekanan ekonomi.
“Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan,” kata Sarmuji di Jakarta, Senin.
Ia menilai, setiap kebijakan penghematan harus dipertimbangkan secara matang agar langkah yang diambil benar-benar efektif membantu menjaga stabilitas fiskal negara. Selain itu, pengurangan gaji pejabat juga dinilai dapat memberikan pesan moral bahwa pemerintah dan para pemangku jabatan ikut berbagi beban bersama masyarakat.
Dukungan serupa disampaikan Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Sahroni. Ia menyatakan pihaknya mendukung langkah Presiden dalam mencari solusi untuk menjaga kesejahteraan rakyat di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.
Menurut Sahroni, pemerintah memang memiliki berbagai opsi untuk melakukan efisiensi anggaran negara. Namun demikian, kebijakan yang berkaitan dengan pemotongan gaji pejabat perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan dampak turunan yang tidak diinginkan.
“Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPR pada prinsipnya akan sejalan dengan pemerintah selama kebijakan yang diambil bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno, menegaskan pihaknya siap mengikuti arahan Presiden terkait langkah-langkah penghematan yang akan diambil pemerintah.
“Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan,” kata Eddy.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong sejumlah langkah penghematan sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak krisis global. Selain mempertimbangkan pemotongan gaji pejabat, pemerintah juga mengkaji penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Baca Juga : Prabowo Siapkan Pagar Raksasa di Way Kambas, Upaya Akhiri Konflik Manusia dan Gajah
Presiden juga mencontohkan sejumlah kebijakan penghematan yang diterapkan oleh pemerintah Pakistan sebagai respons terhadap tekanan ekonomi global. Negara tersebut memberlakukan kerja dari rumah hingga 50 persen bagi pegawai pemerintah dan swasta, serta mengurangi hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga menerapkan kebijakan pengurangan gaji anggota kabinet dan parlemen, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, penghematan BBM untuk kendaraan pemerintah, hingga penghentian sejumlah belanja negara seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.
Presiden menegaskan berbagai langkah tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah Indonesia untuk menentukan kebijakan penghematan yang paling tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
