Nusawarta.id, Jakarta – Sebanyak 1.031 personel gabungan kepolisian dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen masyarakat di kawasan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026). Pengamanan dilakukan guna memastikan jalannya aksi berlangsung tertib sekaligus menjaga keamanan di sekitar lokasi.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Reynold E.P. Hutagalung mengatakan ribuan personel tersebut berasal dari berbagai unsur, termasuk jajaran Polda Metro Jaya, polres, serta polsek di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, kehadiran aparat kepolisian bertujuan untuk memberikan pelayanan pengamanan sekaligus menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai.
“Ada 1.031 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, polres, dan polsek jajaran untuk melayani aksi unjuk rasa,” kata Reynold dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan pengamanan dilakukan dengan mengedepankan prinsip humanis dan persuasif. Aparat kepolisian, kata dia, diminta tetap menghormati hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.
Baca Juga : Komnas HAM Desak Bareskrim Ambil Alih Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Aksi yang digelar oleh BEM UI tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, yang dilaporkan menjadi korban penyiraman air keras oleh oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Insiden tersebut memicu perhatian publik dan menjadi sorotan berbagai kelompok masyarakat sipil.
Dalam seruan aksinya, BEM UI menyatakan bahwa Andrie Yunus bersama koalisi masyarakat sipil tengah mengajukan gugatan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut secara khusus menyoroti Pasal 47 yang dinilai berpotensi membuka ruang bagi militer untuk kembali terlibat dalam jabatan sipil.
Mahasiswa menilai proses pengujian undang-undang tersebut perlu dikawal oleh masyarakat luas guna memastikan prinsip supremasi sipil dan demokrasi tetap terjaga. Oleh karena itu, aksi demonstrasi digelar sebagai bentuk dukungan moral sekaligus pengawalan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, massa aksi berencana berkumpul di area pintu belakang Mahkamah Konstitusi sebelum menyampaikan tuntutan mereka secara terbuka. Aparat kepolisian juga telah menyiapkan rekayasa pengamanan di sekitar lokasi guna mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas serta menjaga ketertiban umum selama aksi berlangsung.
Baca Juga : DPR Desak Pengusutan Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Hingga siang hari, situasi di sekitar kawasan Mahkamah Konstitusi terpantau kondusif dengan pengamanan yang dilakukan secara terbuka oleh aparat gabungan. Polisi juga mengimbau peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
