Nusawarta.id, Jakarta — Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali menegaskan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam fase pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, terutama menjelang Bulan Suci Ramadhan.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat. Titik distribusi bahan makanan yang masih terhambat harus benar-benar dicek agar tidak mengganggu stok pangan masyarakat Aceh,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Safrizal menyampaikan, pemerintah berkomitmen memastikan kelancaran distribusi pangan, ketersediaan air bersih untuk kebutuhan minum dan bersuci, dukungan sandang, serta percepatan pemindahan pengungsi dari tenda ke hunian sementara.
Menurutnya, seluruh proses pemulihan harus dilakukan secara paralel, mencakup perbaikan jalan dan jembatan, normalisasi sungai, tanggul, jaringan listrik, hingga komunikasi. Ia menekankan pentingnya integrasi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga (K/L) di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Nasional Pemulihan Pascabencana.
Baca Juga : Kemendagri Turunkan Inspektorat Awasi Kepala Daerah di Wilayah Terdampak Bencana Sumatra
“Integrasi dan kolaborasi lintas K/L menjadi kunci agar pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam rangka mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menggelar rapat koordinasi lintas K/L bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI. Rapat tersebut bertujuan mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi.
Dalam rapat disampaikan bahwa Presiden Prabowo telah membentuk Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana yang diketuai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Seluruh K/L sepakat meniadakan ego sektoral dan memperkuat sinergi agar pemulihan berjalan cepat, terintegrasi, dan dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.
Sejumlah capaian pemulihan turut dilaporkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah membersihkan 2.756 sekolah terdampak dan memulai kembali pembelajaran di 2.468 sekolah.
Selain itu, telah didirikan 18 tenda belajar dan akan didistribusikan 80 tenda belajar tambahan, disertai penyaluran 15.500 paket school kit. Pemerintah juga menyalurkan tunjangan khusus bagi guru terdampak senilai Rp15,7 miliar yang ditransfer langsung ke rekening penerima.
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menurunkan sekitar 3.300 tenaga kesehatan dan mengaktifkan seluruh fasilitas layanan kesehatan. Meski demikian, masih terdapat tiga puskesmas yang perlu direlokasi.
Baca Juga : Kemendagri Percepat Penyelesaian Batas Desa, Kalsel dan Bekasi Jadi Contoh
Rapat juga menekankan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak. Ketua Posko Pemulihan Bencana DPR RI sekaligus Anggota DPR RI, TA Khalid, bersama Safrizal selaku Koordinator Lintas Sektor, menyepakati sejumlah prioritas penanganan pada tahap pemulihan.
Prioritas tersebut meliputi percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan, pemulihan akses jalan penghubung desa dan antarwilayah, pengaktifan kembali fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Selain itu, normalisasi sungai, rehabilitasi tanggul dan bendungan, serta pemulihan akses jalan nasional juga menjadi fokus utama.
Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa percepatan penanganan telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota terdampak dan akan terus dikerjakan secara simultan berbasis skala prioritas, termasuk pemantauan teknis jembatan Bailey agar dapat berfungsi optimal.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Keuangan, Kementerian PPPA, BP BUMN, Satgas Darurat Jembatan, unsur TNI, BUMN, serta pemerintah daerah, guna memperoleh pembaruan progres pemulihan dari masing-masing penanggung jawab lintas sektor.
