Nusawarta.id, Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto tidak akan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk program bantuan sosial (bansos). Penegasan tersebut disampaikan usai pelaksanaan Salat Idul Fitri di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Sabtu (21/3/2026).
Dalam keterangannya, Gus Ipul menegaskan bahwa efisiensi anggaran difokuskan pada belanja yang masih dapat ditunda, bukan pada program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Ia menyebutkan, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran di tengah dinamika global yang menuntut kehati-hatian fiskal.
“Efisiensi itu pada dasarnya untuk hal-hal yang masih bisa ditunda. Tetapi yang menyangkut kepentingan rakyat, pasti tidak akan ada efisiensi,” ujar Gus Ipul.
Menurut dia, pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pos-pos belanja negara. Fokus utama evaluasi adalah mengidentifikasi program yang tidak mendesak atau hanya bersifat seremonial, sehingga anggaran dapat dialihkan ke sektor yang lebih prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Arahan Presiden, lanjutnya, sangat jelas, yakni memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial bagi kelompok rentan, tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Gus Ipul bahkan menegaskan, alih-alih dikurangi, anggaran untuk bansos berpotensi ditambah apabila kondisi di lapangan membutuhkan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan.
“Yang menjadi kebutuhan rakyat seperti bantuan sosial tidak akan ada efisiensi. Malah jika dibutuhkan, Presiden akan menambah,” katanya.
Baca Juga : Gelar Griya Idul Fitri di Istana, Prabowo Pererat Silaturahmi Lintas Kepemimpinan
Ia menambahkan, bansos merupakan instrumen penting negara dalam memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, terutama di tengah tekanan ekonomi global. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan program-program prioritas.
Pemerintah, kata Gus Ipul, tetap berpijak pada prinsip bahwa kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan, termasuk dalam pengelolaan anggaran negara. Kebijakan efisiensi yang dijalankan pun diharapkan tidak mengurangi kualitas layanan publik, melainkan justru meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program pemerintah.
