Nusawarta.id, Jakarta – Kasus bunuh diri seorang siswa Sekolah Dasar (SD) berinisial YBS di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuai keprihatinan luas dari berbagai kalangan. Peristiwa tragis yang diduga dipicu oleh ketidakmampuan korban membeli buku dan pena seharga kurang dari Rp10.000 itu dinilai sebagai cerminan belum optimalnya kehadiran negara dalam melindungi warga miskin.
Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan, Anwar Abbas, menyebut kejadian tersebut sebagai tamparan keras bagi negara. Menurutnya, tragedi bunuh diri ini menunjukkan bahwa amanat konstitusi belum sepenuhnya dijalankan, khususnya dalam melindungi fakir miskin dan anak terlantar.
“Peristiwa ini benar-benar tragis dan menyayat hati. Ini salah siapa? Jelas salah negara karena tidak hadir melindungi warganya. Padahal Pasal 34 UUD 1945 tegas mengatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara,” ujar Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/2/2026).
Anwar menyoroti latar belakang keluarga korban. YBS diketahui berasal dari keluarga kurang mampu. Ibunya merupakan seorang janda yang bekerja sebagai petani sekaligus buruh serabutan untuk menghidupi lima orang anak. Dalam surat wasiat yang ditinggalkan, korban sempat meluapkan kekecewaannya dan menyebut sang ibu pelit karena tidak memberinya uang.
Baca Juga : Dinas Pendidikan HST Tinjau Sekolah Terdampak Banjir di Labuan Amas Utara
Namun, Anwar menilai tudingan tersebut tidak dapat dibebankan kepada sang ibu. Menurutnya, dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas, uang Rp10.000 merupakan jumlah yang besar dan sulit dipenuhi.
“Melihat pekerjaannya, bukannya ibunya pelit, tapi uang itu memang tidak ada. Atau kalaupun ada, dia harus berhemat ketat demi kelangsungan hidup keluarganya,” tegas Anwar.
Ia menambahkan, tragedi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial. Negara dinilai belum mampu memantau dan menjangkau kesengsaraan warganya hingga kasus memilukan seperti ini terjadi.
Lebih lanjut, Anwar juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia membandingkan nominal uang yang dibutuhkan korban untuk membeli alat tulis dengan biaya satu porsi makan gratis yang dialokasikan negara.
Baca Juga : DPR Apresiasi Strategi “Dua Kaki” Pemerintah dalam Reformasi Pendidikan Nasional
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar lebih tepat sasaran. Anwar mengusulkan agar program tersebut difokuskan pada anak-anak fakir miskin dan terlantar sesuai amanat konstitusi.
“Jika MBG dilaksanakan sesuai amanat konstitusi, dana yang dibutuhkan mungkin hanya sekitar 10 persen dari total anggaran saat ini. Sisanya bisa dialihkan untuk mendukung pendidikan anak-anak miskin,” katanya.
Ia berharap, langkah tersebut dapat mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang, di mana anak-anak kehilangan harapan hidup hanya karena keterbatasan ekonomi dan minimnya kehadiran negara.
