Nusawarta.id, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa layanan pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang wajib dipenuhi oleh negara. Hal itu disampaikan Puan di tengah masih ditemukannya berbagai persoalan terkait sarana, prasarana, serta infrastruktur pendidikan di sejumlah daerah di Indonesia.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Puan menyoroti fakta bahwa hingga saat ini masih ada anak-anak yang harus menempuh kondisi sulit untuk mendapatkan akses pendidikan. Bahkan, di beberapa wilayah, siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di tempat yang tidak layak, seperti belajar di bawah pohon karena keterbatasan fasilitas sekolah.
“Titik paling dasar yang menentukan apakah proses belajar dapat berlangsung dengan baik adalah dengan memastikan negara memiliki sistem pelayanan pendidikan yang maksimal bagi anak,” ujar Puan.
Menurutnya, permasalahan fasilitas pendidikan hingga akses menuju sekolah tidak hanya terjadi di satu atau dua daerah. Di berbagai wilayah, khususnya daerah pedalaman dan terpencil, masih banyak pelajar yang harus menempuh perjalanan jauh dengan kondisi geografis yang menantang hanya untuk sampai ke sekolah.
Puan mencontohkan kondisi yang dialami siswa di SD Negeri Tando di Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Di sekolah tersebut, para siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di bawah pohon karena keterbatasan ruang kelas.
Selain itu, ia juga menyoroti perjuangan anak-anak di Desa Bainaa Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, yang harus melawan arus sungai yang cukup deras setiap hari demi bisa bersekolah.
Menurut Puan, berbagai kasus tersebut harus menjadi pengingat bersama bahwa pemerataan infrastruktur pendidikan merupakan bagian penting dari pemenuhan hak dasar anak. Negara, kata dia, memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya fasilitas pendidikan yang layak bagi seluruh pelajar di Tanah Air.
“Baik itu infrastruktur utama sekolah, maupun infrastruktur penunjang pendidikan seperti akses menuju sekolah, maupun sarana prasarana pendidikan lainnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam banyak diskusi mengenai pendidikan, perhatian sering kali terfokus pada aspek kurikulum, kualitas tenaga pengajar, atau capaian hasil belajar siswa. Padahal, di sejumlah daerah, persoalan paling mendasar justru terkait keamanan dan kenyamanan anak dalam mengakses pendidikan.
Puan menegaskan bahwa pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara cepat dan merata. Menurutnya, infrastruktur kecil seperti jembatan desa mungkin tidak selalu terlihat menonjol dalam skala pembangunan nasional, namun memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat.
Baca Juga : Rano Karno Buka Peluang Kolaborasi Kawasan Equator Bonjol dengan Planetarium Jakarta
“Infrastruktur seperti jembatan desa sering kali terlihat kecil dalam ukuran pembangunan nasional, tetapi justru di situlah kualitas kehadiran negara paling langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Puan berharap perencanaan pembangunan ke depan semakin peka terhadap kebutuhan dasar masyarakat di berbagai daerah, terutama yang berdampak langsung pada akses pendidikan anak-anak.
“Kami berharap pembangunan wilayah ke depan semakin peka membaca titik-titik paling sederhana yang memiliki dampak sosial besar,” katanya.
