Nusawarta.id, Jakarta — Sekretariat Wakil Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Komitmen tersebut disampaikan dalam forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang digelar di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.
Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, mengatakan forum ini merupakan bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui sinergi berbagai pihak.
“Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat,” ujar Tina, Kamis.
Forum yang digelar dalam semangat peringatan Hari Perempuan Internasional ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Bappenas, BPS, hingga Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Selain itu, turut hadir organisasi masyarakat dan pelaku usaha seperti IWAPI, HIPMI, serta perusahaan besar seperti Bank BRI, GoTo, dan Grab.
Baca Juga : Ribuan Masjid Jadi Rest Area, Program Kemenag Permudah Pemudik Lebaran 2026
Menurut Tina, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah dalam mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan agar berjalan lebih terkoordinasi dan berdampak nyata. Namun demikian, ia menyoroti masih belum adanya indikator yang jelas dalam mendefinisikan kenaikan kelas UMKM.
“Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Apakah dari mikro ke kecil, karena penambahan pegawai, aset, omzet, atau literasi keuangan? Ini perlu kita rumuskan bersama,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, mengungkapkan bahwa proporsi wirausaha perempuan di Indonesia masih relatif rendah, yakni sekitar 37 persen.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno, menekankan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro, melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Kami mengajak para pemangku kepentingan untuk mendorong pelaku UMKM, terutama yang mikro, agar memiliki NIB sebagai dasar legalitas usaha,” ujarnya.
Dari sisi data, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Nashrul Wajdi, menilai kontribusi ekonomi perempuan masih perlu dioptimalkan. Ia menyoroti bahwa sebagian perempuan bekerja karena kebutuhan mendesak, bukan sepenuhnya karena peluang yang setara.
Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudi, menegaskan perempuan memiliki daya juang tinggi dalam dunia usaha dan mampu bersaing dengan laki-laki.
“Perempuan juga harus berusaha, tidak hanya laki-laki. Kita lihat perempuan sangat kuat dan tangguh dalam menghadapi tantangan,” katanya.
Baca Juga : DPRD Surabaya Imbau Warga Lapor RT dan Perhatikan Keamanan Rumah Saat Mudik
Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MPP Perempuan ICMI, Euis Amalia, menyoroti pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar domestik maupun global.
Di sisi lain, Ketua Badan Otonom Womenpreneur BPP HIPMI, Mellisa Hamid, menekankan pentingnya dukungan ekosistem, termasuk akses pembiayaan, pendampingan, dan jejaring usaha bagi pengusaha perempuan.
Forum ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menciptakan ekosistem UMKM yang lebih inklusif, berdaya saing, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
