Nusawarta.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kembali menggulirkan wacana penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Menurut Hasto, digitalisasi pemilu merupakan langkah strategis untuk memangkas biaya politik sekaligus menjaga integritas demokrasi di tingkat daerah.
Hasto menegaskan PDI Perjuangan tetap berkomitmen mempertahankan Pilkada langsung sebagai mekanisme utama pemberian mandat rakyat. Ia menilai pemilihan langsung adalah perwujudan kedaulatan rakyat yang tidak boleh ditinggalkan. Namun demikian, proses pemungutan suara perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar lebih efisien dan transparan.
“Pelaksanaan secara e-voting ini merupakan terobosan yang diperjuangkan PDI Perjuangan,” kata Hasto saat ditemui di kawasan Mangrove Gunung Anyar, Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Baca Juga : Kader Muda PDIP Nilai Wacana Pilkada Lewat DPRD Seperti Senam Poco-Poco
Ia menilai sistem pemilihan berbasis elektronik juga dapat menjadi instrumen penting untuk menutup celah praktik politik uang yang kerap membayangi kontestasi Pilkada. Dengan sistem digital yang terkontrol dan transparan, ruang manipulasi maupun transaksi politik dinilai dapat ditekan secara signifikan.
Usulan tersebut, lanjut Hasto, secara resmi telah dibawa PDIP dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Dalam forum itu, partai berlambang banteng moncong putih mendorong agar Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung, namun metode pencoblosan dan penghitungan suara dialihkan ke platform elektronik.
Hasto mengungkapkan, PDIP bukan tanpa persiapan dalam mengusulkan e-voting. Ia menyebut partainya telah melakukan simulasi pemilihan berbasis elektronik dan menilai teknologi tersebut bukan hal baru bagi Indonesia.
“Kami telah melakukan simulasi. Ibu Megawati sejak 10 tahun yang lalu itu mencoba. India saja bisa e-voting, maka kita juga harus bisa, dengan mendayagunakan seluruh kemampuan nasional kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto menekankan pemerintah memiliki ruang luas untuk menggandeng berbagai pihak dalam merancang dan mengembangkan sistem e-voting yang andal. Keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga riset dinilai penting agar sistem yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga ekonomis.
Baca Juga : Demokrat Tegaskan Dukung Prabowo Soal Pilkada Melalui DPRD
“Misalnya melibatkan perguruan tinggi untuk merancang sistem e-voting tersebut agar biaya bisa semurah-murahnya. Sehingga kepala daerah punya fokus dan tanggung jawab dalam membawa kemajuan daerahnya,” pungkas Hasto.
