Nusawarta.id, Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Arcandra Muhammad Akbar, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Kementerian Sosial (Kemensos) dalam mempercepat implementasi Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Menurut Arcandra, Kemensos berhasil menerjemahkan gagasan Presiden menjadi program yang konkret, terstruktur, dan berkelanjutan.
Apresiasi itu disampaikan Arcandra dalam audiensi jajaran kepala daerah dari Provinsi Sulawesi Tengah bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Pertemuan membahas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait pemutakhiran data sosial ekonomi serta rencana pembangunan Sekolah Rakyat rintisan dan permanen di wilayah Sulawesi Tengah.
“Tiga mandat utama Presiden, yakni pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial, dan program Sekolah Rakyat, dapat berjalan secara berkesinambungan. Ini adalah hal luar biasa yang dilakukan Mensos dan Wamensos dalam menerjemahkan Asta Cita Presiden,” ujar Arcandra.
Arcandra menegaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan yang terintegrasi. Ia berharap program ini dapat dijalankan secara konsisten dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan.
Baca Juga : Mensos Optimistis Target 500 Sekolah Rakyat Tercapai 2029
Audiensi ini berlangsung tidak lama setelah Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat rintisan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah menyampaikan komitmen untuk mendukung dan menyukseskan program prioritas nasional di daerah masing-masing.
Bupati Poso, Verna Gladies Merry Inkiriwang, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendirikan Sekolah Rakyat permanen dan berharap realisasi pembangunan dapat dilakukan secepatnya mengingat tingginya kebutuhan akses pendidikan bagi keluarga miskin.
Hal senada diungkapkan Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, yang menilai Sekolah Rakyat sebagai solusi inovatif yang belum pernah hadir pada pemerintahan sebelumnya, dengan potensi besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menurunkan angka kemiskinan.
Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan miniatur pengentasan kemiskinan yang dimulai dari penyelamatan dan pendidikan anak-anak dari keluarga termiskin. Ia menekankan seluruh kebijakan harus bertumpu pada data yang kuat dan akurat.
“Mulailah bekerja dengan data. Data harus dibenarkan dulu, baru yang lain,” tegas Gus Ipul.
Ia menjelaskan, pemutakhiran DTSEN menjadi tugas strategis Kemensos dan akan menjadi rujukan utama dalam penyaluran bantuan sosial serta penentuan siswa Sekolah Rakyat. Pendekatan ini memastikan hanya anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang menjadi penerima manfaat.
“Sekolah Rakyat adalah persembahan Presiden Prabowo untuk rakyat paling miskin. Anak disekolahkan, dan ketika lulus, orang tuanya naik kelas dan tidak lagi menerima bansos,” kata Gus Ipul.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan, selain Sekolah Rakyat, Kemensos juga melakukan intervensi melalui bantuan sosial dan program pemberdayaan, khususnya di wilayah luar Pulau Jawa. Ia menekankan pentingnya kolaborasi pusat-daerah dalam menjaga validitas data agar seluruh program tepat sasaran.
Menutup audiensi, Gus Ipul kembali menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan data. Ia mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bekerja sama, tidak berjalan sendiri-sendiri, dalam mengawal program prioritas Presiden demi percepatan pengentasan kemiskinan nasional.
