Nusawarta.id, Jakarta – Wacana pertarungan politik bertajuk “banteng vs gajah” yang diasosiasikan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai sebagai dinamika politik biasa menjelang kontestasi nasional. Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menegaskan bahwa perdebatan tersebut belum tentu mencerminkan peta kekuatan riil menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Menurut Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensat, publik tidak perlu terlalu larut dalam euforia narasi simbolik tersebut. Ia justru melihat peluang besar masih berada di tangan kekuatan petahana yang saat ini dipimpin Prabowo Subianto bersama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
“Saya bingung mengapa masyarakat begitu meributkan ‘banteng vs gajah’ di Pemilu 2029. Kalau melihat sejarah, justru yang berpeluang menang adalah ‘garuda’, alias kekuatan petahana saat ini,” ujar Hensat kepada wartawan, Sabtu (14/2/2026).
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menjelaskan, dalam pola pemilu pascareformasi, kekuatan petahana cenderung diuntungkan saat memasuki periode kedua. Keuntungan tersebut meliputi tingkat keterkenalan yang sudah tinggi, program yang hasilnya mulai dirasakan masyarakat, hingga jaringan politik yang lebih solid dibandingkan penantang.
Baca Juga : Prabowo Siapkan Pembangunan 5.000 Desa Nelayan Hingga 2029
Ia mencontohkan keberhasilan Susilo Bambang Yudhoyono bersama Partai Demokrat pada Pemilu 2009 yang mencatat lonjakan signifikan kursi DPR. Situasi serupa, lanjutnya, juga terlihat pada era Joko Widodo yang diusung PDIP, di mana dominasi elektoral mampu dipertahankan selama dua periode pemerintahan.
“Pola-pola itu menurut saya sudah teruji dalam beberapa waktu terakhir. Petahana relatif lebih sulit disaingi karena bisa mengandalkan narasi keberlanjutan program serta konsolidasi elite,” jelasnya.
Lebih jauh, Hensat menilai bahwa perdebatan “banteng vs gajah” belum tentu merepresentasikan kekuatan nyata di akar rumput. Dalam hitungannya, faktor petahana tetap menjadi variabel paling menentukan dalam kontestasi menuju 2029.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keunggulan tersebut bukan tanpa risiko. Petahana memang lebih mudah memanfaatkan momentum kebijakan yang berdampak langsung pada pemilih. Namun, posisi itu bisa goyah apabila terjadi guncangan besar, seperti krisis ekonomi atau skandal politik yang merusak legitimasi pemerintah.
Terkait wacana duel PDIP dan PSI, Hensat melihat jarak basis massa di tingkat akar rumput masih cukup lebar. Bahkan, figur sekelas Jokowi sekalipun, menurutnya, belum tentu otomatis mampu menutup selisih tersebut, meski disebut-sebut akan membantu PSI.
Baca Juga : Prabowo Perintahkan MBG Disajikan Hangat, SPPG Polri Perketat Standar Keamanan Pangan
“Meski ada Jokowi yang disebut akan membantu, itu menurut saya belum cukup untuk melawan PDIP yang pada Pemilu 2024 tetap menjadi pemenang Pileg,” pungkasnya.
Dengan demikian, narasi simbolik partai dinilai belum cukup menjadi indikator utama arah politik 2029. Faktor petahana dan dinamika nasional ke depan tetap menjadi penentu utama dalam membaca peta kekuatan menuju kontestasi mendatang.
