Nusawarta.id, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan masyarakat harus segera mendapatkan solusi konkret di tengah meningkatnya frekuensi bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih tingginya tingkat kerentanan masyarakat terhadap risiko kebencanaan.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (8/4/2026), Puan menyebut hampir 700 kejadian bencana alam telah terjadi dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Angka tersebut, menurutnya, menjadi indikator bahwa masyarakat di banyak daerah masih berada dalam situasi yang rentan terhadap dampak bencana.
“Dengan masih banyaknya bencana alam, terutama bencana yang berulang, hal ini harus dilihat sebagai bentuk kerentanan rakyat terhadap bencana alam yang belum banyak bergeser dan harus segera mendapat solusi,” ujar Puan.
Ia menilai rangkaian bencana yang terjadi hingga awal April 2026 perlu dibaca sebagai sinyal bahwa Indonesia sedang menghadapi tekanan kebencanaan yang semakin padat, luas, dan kompleks dari sisi dampak sosial. Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai akumulasi peristiwa alam musiman.
Baca Juga : Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
“Persoalannya tidak lagi cukup dipahami sebagai akumulasi peristiwa alam musiman, tetapi juga sebagai gambaran bahwa banyak ruang hidup masyarakat masih berada dalam kondisi rentan terhadap gangguan kebencanaan alam yang berulang,” katanya.
Puan menambahkan, tantangan terbesar saat ini bukan hanya bagaimana negara bergerak setelah bencana terjadi, tetapi juga bagaimana sistem nasional mampu membaca pola kerentanan yang terus muncul di wilayah-wilayah tertentu.
Ia mencontohkan bencana banjir yang masih sering berulang di sejumlah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan tata air, kapasitas lingkungan, serta kesiapan kawasan permukiman belum sepenuhnya mampu mengimbangi perubahan risiko yang dihadapi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Puan menilai data kejadian bencana seharusnya tidak berhenti sebagai statistik mingguan, melainkan menjadi dasar evaluasi yang lebih tajam terhadap wilayah yang paling sering terdampak.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya memperhatikan kemampuan keluarga untuk bertahan setelah bencana berlalu. Menurutnya, fase pemulihan pascabencana sering kali menjadi beban terpanjang bagi masyarakat.
“Yang paling perlu dijaga dalam situasi kebencanaan berulang adalah kemampuan keluarga bertahan setelah bencana berlalu. Ini harus jadi perhatian pemerintah,” tegasnya.
Puan menjelaskan, pada tahap pemulihan sering kali masyarakat menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari rumah yang rusak, hilangnya sumber penghasilan, terganggunya kegiatan pendidikan, hingga keterbatasan sumber daya untuk membangun kembali kehidupan.
Baca Juga : 1.031 Personel Gabungan Amankan Aksi Solidaritas BEM UI di Mahkamah Konstitusi
Karena itu, ia menilai ukuran keberhasilan penanganan bencana tidak hanya dilihat dari cepatnya penyaluran bantuan darurat, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan masyarakat tidak terus-menerus kembali pada kondisi kerentanan yang sama.
Menurut Puan, apabila suatu wilayah terus mengalami gangguan serupa dari tahun ke tahun, maka langkah yang dibutuhkan bukan sekadar respons cepat, melainkan juga upaya memperbaiki sumber kerentanannya secara bertahap dan terukur.
“Pada akhirnya, yang paling penting dijaga adalah agar masyarakat tidak merasa hidup dalam siklus kerusakan yang terus berulang tanpa perubahan yang nyata,” ujarnya.
