Nusawarta.id, Tangerang — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan fokus Kementerian Dalam Negeri saat ini adalah mempercepat pemulihan layanan pemerintahan daerah (pemda) di wilayah Sumatra yang terdampak bencana. Pemulihan tersebut dinilai krusial agar roda pemerintahan kembali berjalan normal dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat bangkit.
“Bagi saya pemulihan itu ada dua hal. Pertama, kantor pemerintahan harus berjalan normal. Kedua, ekonomi harus bergerak yang ditandai dengan aktivitas jual beli masyarakat. Karena itu, kami akan mempercepat pemulihan layanan pemerintahan daerah,” kata Tito usai kegiatan di Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu.
Sebagai langkah konkret, Kemendagri mengerahkan 1.138 personel Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu percepatan pemulihan pascabencana. Ribuan praja tersebut akan diterjunkan secara bertahap ke sejumlah daerah terdampak, terutama di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tito menjelaskan, pada tahap awal sebanyak 413 personel diberangkatkan menuju Medan. Selanjutnya, 414 personel akan diterjunkan ke Aceh pada tahap kedua, disusul 179 personel pada tahap ketiga. Selain itu, telah lebih dulu berada di lokasi tim pendahulu (advance) yang berjumlah 132 personel. “Total keseluruhan yang kami siapkan adalah 1.138 personel,” ujarnya.
Baca Juga : Kementerian PU Identifikasi Kerusakan Bendung D.I. Pante Lhong Pascabencana di Aceh
Menurut dia, para praja IPDN tersebut akan difokuskan untuk membantu daerah-daerah dengan dampak bencana paling berat, khususnya wilayah yang aktivitas pemerintahannya lumpuh akibat kerusakan infrastruktur yang parah. Kehadiran mereka diharapkan dapat mempercepat normalisasi layanan publik di tingkat desa hingga kabupaten/kota.
Mendagri mengungkapkan, berdasarkan pendataan sementara, terdapat 22 desa yang dinyatakan hilang akibat bencana. Rinciannya, 13 desa berada di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat. Selain itu, sebanyak 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut tercatat terdampak sehingga tidak dapat berfungsi secara normal.
“Hampir seluruh daerah terdampak itu ada 52 daerah, baik kabupaten maupun kota. Di Aceh ada 31 daerah, di Sumatera Utara 18 daerah, dan di Sumatera Barat tiga daerah. Sebagian sudah mulai pulih, namun masih ada beberapa daerah yang menjadi atensi utama,” katanya.
Dari keseluruhan wilayah terdampak, Aceh menjadi provinsi dengan dampak paling besar. Di daerah ini, tercatat 1.455 kantor desa terdampak bencana. Sementara itu, di Sumatera Utara terdapat 93 kantor desa terdampak dan di Sumatera Barat sebanyak 32 kantor desa. Tito menambahkan, Aceh Utara dan Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan jumlah desa terdampak paling banyak.
Selama masa penugasan, para praja IPDN bersama para pengasuh akan menjalankan dua tugas utama. Pertama, membantu kegiatan pembersihan lokasi-lokasi terdampak bencana agar lingkungan pemerintahan dan permukiman masyarakat kembali layak digunakan. Kedua, mendukung pemulihan serta pengaktifan kembali pemerintahan desa dan layanan publik dasar.
Baca Juga : OSO Ajak Perkuat Solidaritas dan Kawal Pemulihan Pascabencana di Sumbar, Sumut, dan Aceh
“Kami ingin membangkitkan kembali desa-desa yang cukup banyak, lebih dari 200 desa, yang saat ini layanan administrasi kependudukan dan pelayanan publik lainnya belum berjalan. Semua itu harus dihidupkan kembali,” ujar Tito.
Ia menargetkan masa penugasan praja IPDN berlangsung selama satu bulan. Kegiatan tersebut juga akan diintegrasikan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan IPDN dan dinilai sebagai bentuk kerja nyata perkuliahan, sekaligus kontribusi langsung kepada masyarakat dalam masa pemulihan pascabencana.
