Nusawarta.id, Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini dikenal sebagai program sosial pemerintah ternyata juga memberikan kontribusi langsung terhadap penerimaan negara. Dari total anggaran program yang mencapai ratusan triliun rupiah, pemerintah mencatat adanya potensi penerimaan pajak hingga puluhan triliun rupiah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa program MBG menghasilkan penerimaan pajak sekitar 3–5 persen dari total anggaran yang direalisasikan. Dengan asumsi anggaran sebesar Rp335 triliun, potensi pajak yang masuk ke kas negara diperkirakan mencapai sekitar Rp16,75 triliun.
“Untuk MBG, penerimaan pajaknya sekitar 3–5 persen dari total anggaran yang direalisasikan. Angka itu langsung masuk ke kas negara,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, kontribusi pajak tersebut berasal dari berbagai aktivitas ekonomi yang muncul akibat pelaksanaan program MBG. Pajak dipotong langsung dari anggaran yang disalurkan dalam berbagai kegiatan operasional program, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga jasa pendukung lainnya.
Purbaya menegaskan bahwa dampak ekonomi program ini tidak hanya berhenti pada penerimaan pajak. Aktivitas ekonomi yang tercipta di berbagai daerah juga mampu membuka lapangan kerja baru serta menjaga stabilitas ekonomi lokal.
“Ketika aktivitas ekonomi hidup, penerimaan pajaknya akan lebih tinggi dari angka 3 persen itu. Di daerah-daerah, MBG menciptakan lapangan kerja yang sekaligus menstabilkan ekonomi lokal. Itu dampak paling berharga dari program ini,” katanya.
Meski demikian, pemerintah mengakui bahwa pelaksanaan program MBG masih memerlukan penyempurnaan agar lebih efisien serta mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat penerima.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa realisasi serapan anggaran MBG hingga 9 Maret 2026 telah mencapai Rp44 triliun atau sekitar 13,1 persen dari total pagu program dalam APBN 2026 sebesar Rp335 triliun.
Program tersebut telah menjangkau sekitar 61,62 juta penerima manfaat dengan dukungan 25.082 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 49,9 juta penerima merupakan siswa sekolah, sedangkan 10,5 juta lainnya berasal dari kelompok masyarakat nonsiswa.
“MBG untuk siswa di sekolah pada Februari ini sekitar 50 juta penerima. Selain itu ada sekitar 10,5 juta penerima yang merupakan kelompok nonsiswa,” jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Maret 2026 di Jakarta.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya meluruskan informasi terkait besaran anggaran program MBG tahun ini. Ia menyebutkan bahwa anggaran yang dikelola lembaganya dalam APBN sebesar Rp268 triliun, bukan Rp335 triliun seperti yang selama ini banyak beredar di publik.
Menurut Dadan, angka Rp335 triliun berasal dari dana cadangan sebesar Rp67 triliun yang ditempatkan dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebagai dana standby berdasarkan kebijakan presiden.
Ia menjelaskan bahwa sekitar 93 persen dari total anggaran Rp268 triliun yang dikelola Badan Gizi Nasional dialokasikan untuk bantuan pemerintah dalam pelaksanaan program MBG. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Dari total anggaran sekitar Rp249 triliun untuk program, sekitar 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan. Belanja ini memberikan dampak langsung kepada petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara itu, sekitar 20 persen anggaran digunakan untuk kebutuhan operasional seperti listrik, sewa kendaraan, serta insentif relawan. Hingga saat ini, lebih dari 1,2 juta relawan SPPG telah terlibat dalam pelaksanaan program tersebut dengan penghasilan berkisar antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan.
“Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Dadan.
