Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebanyak 34.000 bangunan fisik koperasi tengah dalam proses pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sekitar 2.500 unit telah rampung sepenuhnya dan siap digunakan. Bangunan yang dibangun meliputi gudang, gerai distribusi, serta berbagai fasilitas pendukung operasional koperasi.
“Per sekarang sudah dibangun sejumlah 34.000 bangunan fisik gudang, gerai, dan alat perlengkapan di seluruh Indonesia, dengan yang sudah 100 persen ada 2.500 bangunan fisik,” ujar Ferry dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).
Ferry menjelaskan, pembangunan puluhan ribu fasilitas tersebut merupakan bagian dari total 83.000 KDKMP yang telah resmi memiliki badan hukum. Namun, proses legalisasi koperasi di tingkat desa tidaklah sederhana. Setiap koperasi harus melalui tahapan musyawarah desa khusus sebagai syarat pembentukan badan hukum.
Menurutnya, proses tersebut telah berjalan sejak Juni 2025 dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dan kelurahan.
“Seluruh desa dan kelurahan itu ada rapat-rapat membentuk badan hukum KDKMP,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan konstruksi, Kementerian Koperasi menggandeng PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana utama proyek, dengan dukungan personel TNI. Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang bertujuan mempercepat penyediaan infrastruktur koperasi di seluruh Indonesia.
Pemerintah pun memasang target ambisius untuk mempercepat penyelesaian proyek ini. Ferry menyebutkan, pada Agustus hingga September mendatang, ditargetkan tambahan 10.000 bangunan koperasi dapat diselesaikan secara bertahap.
“Insya Allah nanti secara bertahap pada Agustus dan September akan ada 10.000 lagi yang selesai, dan seterusnya,” katanya.
Ke depan, KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai penyalur sembako dan barang bersubsidi. Pemerintah merancang koperasi ini sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang terintegrasi, mulai dari logistik dan pergudangan, layanan keuangan mikro, hingga fasilitas kesehatan seperti klinik desa dan gerai obat.
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan fleksibilitas bagi setiap koperasi untuk mengembangkan usaha sesuai dengan potensi lokal masing-masing wilayah. Hal ini diharapkan dapat mendorong inovasi ekonomi desa sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat.
“Di luar itu, masing-masing KDKMP bisa melaksanakan kegiatan bisnis sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa dan kelurahan,” tegas Ferry.
Dengan percepatan pembangunan ini, pemerintah optimistis KDKMP akan menjadi tulang punggung baru perekonomian desa sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi yang lebih inklusif.
